Pemerintah Indonesia hingga saat ini memang menyelenggarakan model pemerintahan desentralisasi. Artinya, pemerintah daerah diberi kuasa penuh oleh pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan daerahnya sendiri. Hal ini merupakan buah dari reformasi rezim orde baru di Indonesia.
Baca juga: Mengapa After-sales Service di Provider VPN Menjadi Sangat Penting?
Sayangnya, sistem desentralisasi ini masih menghadapi beberapa permasalahan. Salah satunya adalah komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk mengatasinya, banyak pakar teknologi informasi dan komunikasi menyarankan penggunaan VPN (Virtual Private Network). Bagaimana VPN dapat membantu pemerintah? Fasilitas remote access VPN memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki teknologi lainnya. Salah satu dari banyak keunggulan tersebut adalah adanya fasilitas remote access. Fasilitas ini memungkinkan jaringan komunikasi diakses dari luar kantor. Selama masih ada akses internet dan VPN, user pun dapat mengakses jaringan komunikasi kantor meski tidak sedang berada di kantor. Untuk pemerintahan hal ini tentu akan sangat membantu. Dengan adanya VPN maka pemerintah daerah tidak perlu sulit-sulit datang ke Jakarta untuk dapat mengakses data milik pusat. Pihak pusat sebagai server utama tinggal memberikan akses kepada pemerintah daerah supaya bisa mengakses data tersebut melalui VPN. Dapat langsung diterapkan Pengembangan VPN saat ini sudah sangat maju sehingga bisa langsung diterapkan. Pemerintah tidak perlu lagi melakukan riset yang rumit dan menghabiskan waktu hanya untuk mengaplikasikan VPN. Instalasinya pun tidak memerlukan waktu lama sehingga pengguna pun bisa langsung mengoperasikan. Pada dasarnya VPN memang dikembangkan untuk menyediakan beberapa jaringan privat di dalam jaringan publik yang besar. Fakta ini membuat VPN sangat sesuai jika digunakan untuk menghubungkan beberapa klien dengan komputer yang saling terpisah. Termasuk dalam kasus ini, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Baca juga: Managed VPN dengan Real-Time Reporting untuk Percepatan Inovasi
Tidak repot handle day to day operation Day to day operation merupakan rutinitas harian sebuah bisnis di mana para karyawan melakukan tugas agar roda usaha bisa tetap berjalan. Operasi ini bertujuan supaya seluruh target perusahaan bisa tercapai. Di Indonesia sendiri, sistem yang satu ini masih berlaku dan digunakan dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Yang menjadi kendala adalah sistem pemerintahan Indonesia bersifat desentralisasi. Terkadang komunikasi antar pemerintah pusat dengan daerah menjadi salah satu day to day operation. Supaya operasi ini bisa berjalan lancar, VPN bisa menjadi solusi. VPN berbasis IP ke end user akan memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Menghemat anggaran belanja VPN menciptakan jaringan komunikasi yang privat dan aman tanpa harus melalui riset yang rumit dan memakan waktu. Apabila waktu bisa diringkas maka otomatis biaya pun bisa dihemat. Ini karena VPN telah terbukti mampu menyediakan jaringan privat terenkripsi dan rahasia tanpa harus melalui pengadaan alat yang kompleks. Di samping itu, VPN pun bisa memangkas sistem lama di mana pemerintah pusat harus bertatap muka dengan pemerintah daerah saat harus mengambil keputusan tertentu. Dengan demikian anggaran belanja untuk kunjungan kerja dan semacamnya pun bisa dikurangi. Secara praktis, VPN bisa mengurangi pengeluaran negara jika dioperasikan secara optimal.
Baca juga: Ini Keunggulan SD-WAN Dibandingkan Traditional WAN
Komunikasi sering menjadi hambatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desentralisasi. Tidak mengherankan jika pemerintah teruse berupaya untuk mencari solusi atas hal ini, Beruntung kini telah ada inovasi teknologi berupa VPN yang memungkinkan jaringan komunikasi antar pemerintah pusat dengan daerah. Lintasarta siap menyediakan VPN dengan aplikasi trafik data tinggi dan multi-koneksi sehingga memudahkan koordinasi. Anda bisa menghubungi kami di sini untuk mengetahui informasi lebih lanjut.