Kota pintar/kota cerdas (Smart City) sudah menjadi bagian penting kebijakan pemerintah Indonesia. Kominfo telah mencanangkan program 100 Smart City di Indonesia dari tahun 2017, bersama-sama kementerian dalam negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB dan Bappenas. Sejak saat itu, semakin banyak pemerintah kota yang ingin mewujudkan kota pintar di daerahnya dengan berpusat kepada manusia (human centered).
Baca juga: 5 Pertimbangan dalam Merencanakan dan Membangun Smart City
Kota pintar sering dipandang dari sudut teknosentris (berpusat pada teknologi). Ini tidak mengherankan, karena teknologi, terutama ICT (information and communication technology) memang menjadi bagian penting yang membedakan kota pintar dengan kota biasa. Sebagai contoh, salah satu definisinya adalah “pengembangan kota yang berbasis teknologi informasi”.
Menteri Basuki Hadimuljono, misalnya menyebutkan tujuh ciri Smart City yaitu:
- Smart development planning (perencanaan kota yang lebih cerdas)
- Smart green open space
- Smart transportation
- Smart waste management
- Smart water management
- Smart building
- Smart energy
Baca juga: Pentingnya Keberadaan Smart City dalam Urbanisasi
Meskipun Smart City memang tidak bisa lepas dari ICT, definisi dan ciri kota pintar yang lazim selama ini berisiko menjebak pemerintah kota untuk menjadikan penerapan teknologi sebagai tujuan akhir. Karena itu akhir-akhir ini semakin banyak gerakan untuk menempatkan manusia sebagai pusat dari penerapan Smart City.
UN Habitat menyebut kota seperti ini sebagai “people-centered Smart City” (kota pintar yang berpusat kepada manusia). Sementara itu, Centre of Digital Governance memakai istilah Human-Centric Smart City. Dalam perspektif ini, penerapan teknologi untuk “kecerdasan” suatu kota bukanlah menjadi suatu tujuan melainkan menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup warga di dalam kota. Kota yang human centric memanfaatkan teknologi dan data yang dikumpulkan untuk kemaslahatan bersama, membangun kota yang inklusif dan berkelanjutan.
Berbagai lembaga internasional telah mengeksplorasi lebih jauh konsep dan penerapan kota pintar berpusat manusia ini. UN Habitat telah merilis playbook tentang People Centered Cities. Sementara itu, Centre of Digital Governance merekomendasikan empat aspek yang harus diperhatikan untuk membangun kota pintar yang berpusat manusia.
Human Centered Smart City
Agar pembangunan kota pintar berpusat pada manusia (human centered), pemerintah harus menerapkan pendekatan yang berorientasi ke kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Pemerintah kota dapat mengembangkan atau mengadopsi indikator yang mengukur kesejahteraan ini, yang kemudian dapat dipantau dan dievaluasi. Contoh indikator yang bisa diadopsi adalah better life index dari OECD.
Baca juga: 6 Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Smart City
Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memantau dan mengolah beberapa indikator ini. Misalnya, Kota Kashiwanoha, Jepang, telah menguji coba penggunaan teknologi wearable (sandangan) untuk mengumpulkan data kesehatan warga yang kemudian dapat digunakan lebih lanjut untuk perencanaan kota.
Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi warga. Sebagai contoh, open data dan aplikasi web telah digunakan untuk memungkinkan warga ikut serta dalam perumusan anggaran kota (participatory budgeting).
Kolaborasi Antarsektoral untuk Merancang Smart City
Aspek penting lainnya yang harus diperhatikan adalah kolaborasi antarsektoral. Ini berarti tidak hanya melibatkan penduduk kota, tetapi juga mengembangkan ekosistem inovasi yang merangkul seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai contoh, kota Barcelona menciptakan gerakan kolaboratif antara korporasi, lembaga akademik, pemerintah, dan penghuni kota. Perlu diperhatikan juga bahwa kolaborasi ini tidak boleh mengganggu hak-hak penghuni kota.
Pengelolaan Data (Data Governance)
Dalam sebuah kota pintar, perangkat IoT (Internet of Things) dapat mengumpulkan data dalam jumlah besar secara real-time. Pemerintah kota dapat menciptakan aplikasi ponsel yang melacak pergerakan warga. Data ini pada gilirannya dapat diolah lebih lanjut dan dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kota.
Sebagai contoh, data dari IoT dan aplikasi ponsel bisa digunakan untuk menentukan rute mobilitas warga yang paling sering digunakan, mengetahui tempat-tempat yang sering dikunjungi, dan sebagainya. Data ini bisa diciptakan dan dikelola oleh berbagai pihak, mulai dari swasta, warga, atau pemerintah. Perlu skema pengelolaan data yang memerhatikan dan menghormati hak-hak asasi warga.
Kapasitas Administrasi untuk Mewujudkan Smart City
Pengelolaan kota pintar juga memerlukan pemerintahan yang cerdas (smart government). Ini tidak hanya bermakna adopsi teknologi terbaru, tetapi yang lebih penting adalah kapasitas administrasi pemerintah kota mewujudkan visi kota pintar tersebut.
Langkah-langkah yang bisa dilakukan misalnya adalah merintis koordinasi antar departemen/dinas pemerintahan kota, serta merangkul pola pikir yang lebih ramah terhadap eksperimen dan mencoba hal baru. Ini juga berarti berani berinovasi dan tidak takut terhadap kegagalan.
Solusi Lintasarta Smart City (SKOTA)
Pemerintah kota yang ingin menciptakan kota pintar yang berpusat pada manusia (human centered) dapat bermitra dengan Lintasarta Smart City atau juga disebut SKOTA by Lintasarta.
Solusi kota pintar dari Lintasarta tidak hanya menyediakan teknologi dan infrastruktur untuk pembangunan kota pintar, tetapi merupakan solusi yang menyeluruh dari awal sampai akhir.
SKOTA by Lintasarta mencakup perencanaan master plan, infrastruktur IT, solusi integrasi data, perubahan manajemen, hingga sosialisasi ke masyarakat.
Dalam merancang master plan, Lintasarta dapat membantu perencanaan dengan berkolaborasi dengan lembaga akademis. Ini memastikan bahwa pembangunan kota pintar nantinya benar-benar terarah dan komprehensif.
Untuk tahap pembangunan infrastruktur, Lintasarta menawarkan solusi komunikasi data, Internet, dan layanan IT lainnya ke pemerintah kota. Ini termasuk pembangunan atau renovasi ruangan Command Center.
Layanan integrasi data dari Lintasarta memungkinkan integrasi data dari berbagai dinas ke dalam satu platform dan satu basis data terpusat. Para pemimpin kota dapat memantau, mengelola, dan menganalisis data agar dapat menentukan kebijakan dengan lebih efektif dan efisien.
Lintasarta juga menawarkan jasa bantuan untuk sosialisasi kota pintar, baik untuk internal (perubahan manajemen) maupun eksternal (sosialisasi ke masyarakat). Sosialisasi internal memastikan bahwa pejabat dan pegawai pemerintahan benar-benar satu visi dalam membangun kota pintar. Untuk sosialisasi eksternal, Lintasarta dapat membantu dengan layanan pemasaran digital dan media sosial.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana SKOTA by Lintasarta dapat membantu pemerintah kota membangun kota pintar, silakan hubungi kami.