Bagaimana Memanfaatkan Big Data untuk Pemerintah Kota?

Seiring berjalannya waktu, aktivitas berbasis digital terus berkembang dan hadir dalam setiap unsur kehidupan. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut menghasilkan banyak sekali data yang bervariasi dan bersifat real-time. Kumpulan data inilah yang disebut dengan big data. Dengen pengelolaan yang baik, big data dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, mulai dari keperluan bisnis hingga pemerintahan. Ya, big data juga bisa dioptimalkan untuk membantu pemerintahan Indonesia meningkatkan kinerjanya, terutama pemerintahan kota. Melalui analisis big data, pemerintah dapat mendapatkan informasi akurat sebagai dasar untuk mengambil berbagai keputusan dan langkah penting. Perumusan Kebijakan Publik Salah satu hal paling penting yang dapat dilakukan pemerintah melalui pemanfaatan big data adalah perumusan kebijakan public. Dilansir dari situs Tempo, Luis Crouch selaku Chief Technical Officer RTI International mengatakan bahwa dengan menggunakan big data, kebijakan public dapat didesain dan diimplementasikan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Tanpa data yang akurat, pemerintah akan susah untuk menentukan kebijakan  berbasis fakta yang akan menjawab masalah di masyarakat. Bayangkan jika pemerintah hanya bergantung pada pengumpulan data secara tradisional, tentunya hal ini akan membutuhkan banyak waktu dan biaya. Terlebih, di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi, saat ini kita membutuhkan informasi yang terintegrasi, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Big data dapat melengkapi sumber-sumber data tradisional untuk perumusan kebijakan publik yang lebih strategis. Menunjang Statistik Resmi Pemerintah Big data juga bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia dalam pengolahan data statistik. Bahkan ternyata sudah ada penelitian yang membuktikan sejauh mana big data berkontribusi terhadap pengolahan data statistik oleh pemerintah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Setia Pramana dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Ada tiga studi kasus yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Studi kasus pertama adalah memprediksi pola komuter antarkota dengan menggunakan Twitter. Kedua, pengembangan model statistik untuk memperkirakan harga pangan dengan menggunakan crowdsourcing. Ketiga adalah Mobile Position Data (MPD) untuk statistik di bidang pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren yang mirip antar pendekatan dengan menggunakan crowdsourcing dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk semua komoditas. Dr. Setia mengatakan bahwa studi yang dilakukannya menunjukkan potensi implementasi big data dalam melengkapi statistik resmi yang sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia.     Optimalkan Proses Perizinan dan Perencanaan Kota Untuk bentuk pemanfaatan satu ini, kota-kota di Indonesia sepertinya bisa belajar dari Surabaya. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan pemetaan dengan menggunakan teknologi foto udara dan light detection and ranging (Lidar). Menariknya, peta yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi Pemkot, tetapi juga Badan Pertahanan Nasional (BPN). Peta buatan Pemkot Surabaya akan disinkronisasi dengan BPN Surabaya I dan II, lalu dijasikan percontohan nasional. Peta tersebut juga akan menjadi bagain dari peta sertifikat di BPN sehingga tidak ada lagi perbedaan antara Pemkot dan BPN. Nah, karena peta sudah termasuk bagian dari peta sertifikat BPN, Pemkot berharap agar sertifikat tidak keluar bisa ada di rencana jalan. Jangan sampai warga yang punya sertifikat tidak bisa mendapatkan izin karena ada di rencana jalan yang dibuat Pemkot.   Tentu masih ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan big data. Ketiga poin di atas dapat menjadi contoh untuk para pemerintah kota di Indonesia. Dengan adanya big data, pemerintah Indonesia dapat menghasilkan kebijakan yang lebih strategis, langkah yang tepat sasaran, dan menjawab permasalahan para warganya.   Photo Credit: pixnio.com